Beranda News Berita Belanja BBM Dan Pemeliharaan Kend. Dinas pada Sekda Rp437.035.552, Tidak Sesuai Ketentuan

Belanja BBM Dan Pemeliharaan Kend. Dinas pada Sekda Rp437.035.552, Tidak Sesuai Ketentuan

102
0

Tapsel- Reportase News.id.
Pemerintah kabupaten Tapanuli Selatan menganggarkan belanja barang dan jasa
sebesar Rp23.599.546.504,00 dan merealisasikannya sebesar Rp21.393.421.362,00 atau
90,65% dari anggaran. Dari realisasi tersebut diantaranya digunakan untuk belanja
pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebesar Rp7.326.848.190,00. Pada tahun anggaran 2020.

Diketahui dari bukti pertanggungjawaban belanja
pemeliharaan kendaraan dan BBM pada Sekretariat Daerah, menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

a. Realisasi belanja pemeliharaan kendaraan dinas tidak sesuai kondisi
senyatanya sebesar Rp197.660.900,00
yaitu pembelian BAN LUAR yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai kondisi senyatanya
sebesar Rp197.660.900,00.

b. Belanja BBM ( bahan bakar minyak) tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar
Rp181.977.052,00
Diketahui dari
Hasil konfirmasi kepada tiga SPBU di kota Padangsidimpuan yaitu
SPBU 14.227.316,
SPBU 14.227.313, dan SPBU 14.227.351 atas bukti pertanggungjawaban belanja
BBM pada Sekretariat Daerah menunjukkan terdapat bukti pembelian BBM yang
bukan dikeluarkan oleh SPBU terkait sehingga pembelian BBM tidak sesuai kondisi
senyatanya sebesar Rp181.977.052,00.

c. Realisasi belanja pemeliharaan kendaraan sebesar Rp57.397.600,00 atas
kendaraan dinas yang dipinjam pakai oleh pihak lain dibebankan pada APBD

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa PPK SKPD mempunyai tugas dan
wewenang poin a melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
b. Pasal 121 Ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau
mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar
penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap
kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud;
c. Pasal 141 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti
yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
d. Pasal 150 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu melaksanakan pembayaran setelah
1) Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA
beserta bukti transaksinya;
2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran.

Red-Kontri butor (Ali tohong siregar_budi abdulah Umar Lubis SH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here